BERITANAS.COM – Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, publik kembali dihadapkan pada berbagai perdebatan. Ada yang menilai pemerintah telah menghadirkan sejumlah terobosan besar, sementara
sebagian lainnya masih mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi, tata kelola program strategis, dinamika politik hingga persoalan penegakan hukum.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi DesaMerah Putih (KDMP), situasi politik dalam dan luar negeri, hingga isu praktik mafia hukum menjadi bahan diskusi yang terus bergulir. Di tengah perdebatan tersebut,
pertanyaan pentingnya adalah: sejauh mana pemerintah mampu menjawab tantangan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
Ketua Umum Komponen Progresif 98 (KOMPRO 98), Anwar Syarifuddin, S.P., yang juga pernah menjadi bagian dari Tim Sukses Pemenangan Prabowo-Gibran, melihat perlambatan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tekanan geopolitik global. Menurutnya, konflik yang terjadi di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah memberikan efek domino terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Tekanan tersebut dapat memengaruhi investasi, harga pangan, pupuk, hingga bahan bakar minyak.
“Kita sama-sama tahu saat ini terjadi perang di kawasan Eropa Timur dan kawasan Timur Tengah. Hal ini berdampak kepada ekonomi dunia, termasuk Indonesia, yang mengakibatkan arus investasi tertekan, harga pangan, pupuk dan bahan bakar minyak melonjak naik,” ujar Anwar.
Menurut Anwar, kondisi tersebut pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap APBN. Ketika subsidi harus diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat, ruang fiskal pemerintah pun ikut terpengaruh. Namun demikian, ia menilai pemerintah masih mampu menjaga sejumlah indikator ekonomi dalam kondisi relatif terkendali. “Data dari BPS menunjukkan inflasi dan defisit masih stabil terjaga pada posisi yang relatif rendah dibanding sebagian besar negara-negara G20,” jelasnya. Di bidang politik, Anwar menilai kondisi demokrasi Indonesia masih berada dalam jalur yang sehat. Ia melihat ruang kritik terhadap pemerintah tetap terbuka dan kebebasan masyarakat untuk bersuara, berserikat serta berkumpul tetap dijamin.
