Pandangan ini tentu menjadi penting di tengah munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah, sebab dalam demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya tidak selalu diposisikan sebagai lawan atau ancaman. Pemerintah justru melihat kritik sebagai bagian
dari mekanisme kontrol publik.
Anwar juga menilai politik luar negeri Indonesia masih berjalan sesuai prinsip bebas dan aktif. Menurutnya, Indonesia tetap berupaya menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan posisi strategisnya dalam percaturan geopolitik global.
Persoalan hukum menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Anwar menilai pemerintah telah menunjukkan langkah signifikan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), khususnya dalam upaya mengembalikan penguasaan kawasan hutan serta menindak aktivitas pertambangan ilegal. Ia menyebut, berdasarkan data yang disampaikannya, kawasan yang telah kembali dikuasai negara mencapai sekitar 5,8 juta hektare perkebunan sawit dan 10.257 hektare area tambang. Selain itu, ia menyebut langkah tersebut turut berkontribusi terhadap pemulihan keuangan negara hingga Rp379 triliun.
Sebuah langkah atau capaian yang patut diapresiasi. Namun, pekerjaan pemerintah belum selesai. Publik tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada penguasaan kembali lahan atau penyelamatan aset negara. Yang tidak kalah penting adalah memastikan proses hukum berjalan transparan, tidak tebang pilih, hingga menyentuh aktor-aktor yang selama ini berada di balik praktik ilegal. Sebab, persoalan mafia hukum dan penguasaan sumber daya negara bukan hanya soal kerugian ekonomi. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini memiliki tujuan besar, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap tata kelolanya.
