Sekretaris Umum KOMPRO 98, Fery Soneri, S.H., mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola MBG, termasuk mencari alternatif sumber pembiayaan di luar atau exit plan dari anggaran pendidikan sebagaimana dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026. Menurut Fery, pemerintah akan terus melakukan evaluasi yang
menjadi bagian dari perjalanan program tersebut. Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pembangunan infrastruktur koperasi di desa merupakan langkah awal untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat. Tetapi gedung dan fasilitas saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana koperasi tersebut benar-benar
hidup, dikelola secara profesional, memiliki usaha yang produktif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Karena itu, ketika masih ditemukan kekurangan di lapangan, pemerintah tidak alergi terhadap evaluasi. Justru, evaluasi menjadi instrumen untuk memastikan program besar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
Diakhir statemennya, Anwar Syarifuddin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintahan Prabowo karena menurutnya terdapat sejumlah terobosan besar yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.(red)
