“Dengan sistem ini, celah praktik korupsi kami persempit sedemikian rupa. Kami bahkan membuka ruang pengawasan oleh KPK dan Kejaksaan Agung,” tegas Dadan, dikutip dari situs resmi BGN.
Dadan juga mengungkapkan bahwa BGN telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan transparansi pelaksanaan program. Dalam kunjungan KPK beberapa waktu lalu, lembaga antirasuah itu memberikan sejumlah catatan agar seluruh proses dijalankan sesuai prinsip good governance.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung disebut turut memberikan pendampingan hukum bagi BGN, mulai dari penyusunan opini hukum hingga pengawasan pengadaan barang dan jasa. Kerja sama ini bertujuan untuk menghindari kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program.
Program MBG yang dijalankan sejak awal 2025 ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak sekolah dasar dan menengah. Pemerintah menargetkan puluhan juta penerima manfaat hingga akhir tahun.
Meski diwarnai tantangan dalam implementasi teknis, BGN mengklaim telah menutup hampir seluruh potensi kebocoran anggaran melalui digitalisasi, pengawasan berlapis, dan keterlibatan lintas lembaga.(HE)
