BERITANAS.COM — Menanggapi pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu dipercepat, Ketua Umum Komponen Progresif 98 (Kompro 98), Anwar Syarifuddin,S.P, menilai saat ini belum terdapat kondisi yang menjadi faktor pendukung kuat sebagaimana yang terjadi menjelang perubahan politik pada 1998.
Anwar mengatakan, situasi ekonomi dan sosial saat ini dinilai masih relatif terkendali. Menurutnya, tidak terlihat gejolak ekonomi seperti lonjakan nilai tukar dolar yang sangat tinggi maupun kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat memicu keresahan masyarakat secara luas.
“Kalau kita melihat kondisi sekarang, belum ada unsur-unsur yang menjadi pendukung untuk dilaksanakannya pemilu lebih cepat seperti situasi yang terjadi pada 1998,” ujar Anwar dalam keterangannya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Saat itu, kata Anwar, tekanan ekonomi dan sosial terjadi secara bersamaan sehingga memunculkan kemarahan rakyat terhadap pemerintahan.
“Pada 1998, lonjakan dolar sangat tinggi, harga kebutuhan pokok melonjak dan kondisi ekonomi masyarakat sangat tertekan. Situasi itu kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan rakyat yang menuntut pergantian rezim serta pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil,” jelasnya.
Selain persoalan ekonomi, Anwar juga menyoroti perkembangan penegakan hukum saat ini. Ia menilai pengungkapan sejumlah kasus besar, mulai dari dugaan korupsi hingga persoalan mafia tanah dan pertambangan, masih terus berjalan.
Menurut dia, kondisi tersebut justru menunjukkan adanya proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
“Sekarang kasus-kasus besar terus diungkap, baik korupsi, mafia tanah maupun persoalan tambang. Ini berbeda dengan situasi pada 1998. Waktu itu, mana ada pengungkapan kasus-kasus korupsi seperti sekarang yang bisa menjadi perhatian publik secara luas,” katanya.
Anwar menilai, jika wacana percepatan Pemilu hendak dilakukan, maka harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, bukan sekadar didasarkan pada dinamika politik sesaat.
Ia menegaskan, pengalaman Reformasi 1998 tidak bisa begitu saja disamakan dengan kondisi politik Indonesia saat ini.
“Jangan menyamakan kondisi sekarang dengan 1998. Saat itu rakyat benar-benar berada dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian, sehingga kemarahan publik mencapai puncaknya. Hari ini kondisinya berbeda,” pungkas Anwar.
Kompro 98 berharap seluruh pihak tetap menjaga stabilitas demokrasi dan tidak membuat spekulasi politik yang justru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap wacana mengenai perubahan jadwal Pemilu harus dikaji berdasarkan konstitusi, kondisi objektif bangsa, serta kepentingan rakyat.(wn)
