Lampung Timur – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (8/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gibran berdialog langsung dengan nelayan dan pembudidaya udang vaname guna menyerap aspirasi masyarakat pesisir terkait sektor perikanan dan kebutuhan infrastruktur pendukung.
Di hadapan warga, Wapres menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas nasional, termasuk swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Pokoknya kita ingin menyukseskan program prioritas dari Bapak Presiden, terutama swasembada pangan. Tapi program ini tidak akan berhasil kalau yang kerja cuma pemerintah. Kita semua harus gotong royong,” ujar Gibran.
Ia juga meminta masyarakat tidak segan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan agar pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata dan memberikan solusi.
Menurut Gibran, pemerintah berkomitmen melengkapi kebutuhan infrastruktur di kawasan pesisir secara bertahap demi meningkatkan produktivitas nelayan serta para petambak.
“Akan kita lengkapi satu per satu kekurangannya. Kami mohon waktu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ini,” katanya.
Dalam sesi dialog, para nelayan menyampaikan persoalan serius terkait pendangkalan Muara Margasari yang disebut telah berlangsung hampir 30 tahun. Kondisi tersebut membuat kapal nelayan kesulitan keluar masuk muara, terutama saat air surut.
Bahkan, para nelayan mengaku harus menunggu hingga enam jam agar kapal dapat melintas. Masalah itu semakin rumit karena ukuran armada tangkap kini terus berkembang, dari semula kapal 3 hingga 5 GT menjadi kapal berkapasitas 30 GT.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran menegaskan bahwa pembangunan kawasan nelayan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menjamin kemudahan akses bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
Kunjungan ini dinilai menjadi sinyal kuat perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan nelayan di daerah pesisir Lampung Timur yang selama ini membutuhkan penanganan konkret dan berkelanjutan.(rk)
