Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mencoret lebih dari 7 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tak lagi layak menerima bantuan. Langkah itu dilakukan usai verifikasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dan bagian dari upaya penyempurnaan basis data penerima bantuan.
“Setelah koordinasi dengan BPS, ada sekitar tujuh juta lebih yang kita keluarkan dan kita masukkan yang lainnya yang memang memerlukan bantuan,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa pencoretan ini bukan berarti pemangkasan bantuan, melainkan pengalihan kepada masyarakat yang lebih berhak dan membutuhkan.
“Jadi tidak dikurangi tujuh juta itu, dialihkan sasarannya kepada mereka yang lebih berhak,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Gus Ipul juga mengungkap bahwa sebanyak 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos lainnya tidak tepat sasaran. Banyak di antaranya sudah tidak memenuhi kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI), atau mengalami peningkatan kondisi ekonomi.
“Karena dia dianggap tidak perlu lagi mendapatkan PBI. Ada masyarakat lain yang membutuhkan. Jadi tidak memenuhi kriteria, gampangnya begitu,” ucapnya.
Gus Ipul menekankan bahwa pencoretan ini bukan keputusan sepihak. Masyarakat yang merasa dicoret secara tidak adil bisa mengajukan sanggahan melalui Dinas Sosial daerah atau aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
“Jika ada sanggahan, kita siapkan mekanismenya lewat dinas sosial daerah lewat aplikasi SIKS-NG. Nanti akan dicek kembali dan bisa diaktifkan ulang,” jelasnya.
Untuk mencegah kesalahan data di masa depan, pemerintah kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai basis tunggal program bantuan sosial dan pembangunan berbasis data.
Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar sampai ke masyarakat miskin dan rentan, bukan ke mereka yang tidak lagi berhak.(hp/zp/as)
