Jakarta – Tensi diplomatik Indonesia–Myanmar perlahan menguat, menyusul penahanan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP oleh junta militer Myanmar sejak Desember 2024. Di tengah mandeknya jalur negosiasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melempar usulan mengejutkan: siapkan opsi operasi militer jika diplomasi gagal.
“Jika semua upaya diplomatik telah ditempuh secara maksimal namun tak membuahkan hasil, maka pemerintah perlu mempertimbangkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7/2025).
Ia merujuk pada Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025, yang membuka ruang legal bagi negara untuk mengerahkan kekuatan militer non-tempur demi menyelamatkan WNI di luar negeri dalam situasi darurat.
AP, yang disebut-sebut sebagai seorang selebgram, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan militer Myanmar atas dugaan keterlibatannya dengan kelompok bersenjata. Penahanan ini menuai sorotan publik dan memantik kecemasan soal keselamatan WNI di wilayah konflik.
Meski membuka wacana penggunaan kekuatan militer, Dasco tetap menekankan bahwa diplomasi harus menjadi jalan utama.
“Kami mendorong Kementerian Luar Negeri terus melanjutkan pendekatan diplomatik dan konsuler melalui KBRI di Yangon,” tambahnya.
Sejauh ini, Kemlu telah mengirim nota diplomatik, memberikan pendampingan hukum, serta mengajukan grasi untuk AP kepada otoritas Myanmar. Namun, hingga kini, belum ada sinyal positif dari junta militer.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyerukan agar pemerintah mengintensifkan jalur diplomasi. Baginya, keselamatan WNI di luar negeri bukan sekadar urusan protokoler, tapi kewajiban konstitusional negara.
“Pemerintah harus hadir penuh dalam melindungi setiap WNI, di mana pun mereka berada,” tegas Puan.
Sementara itu, pakar hubungan internasional mengingatkan bahwa meski OMSP merupakan sinyal kuat keseriusan negara, penerapannya perlu dikaji secara mendalam—mengingat sensitivitas geopolitik kawasan Asia Tenggara dan status junta Myanmar yang tak diakui oleh banyak negara ASEAN.(***)
