Blambangan Umpu – sudah bertahun tahun, lampu penerangan jalan di Blambangan Umpu dibiarkan padam. Jalur vital ini setiap malam berubah menjadi lorong gelap yang rawan kecelakaan dan tindak kriminal. Warga pun mulai bertanya-tanya: ke mana perginya anggaran untuk penerangan jalan?
Kondisi lampu jalan yang mati total ini tak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menunjukkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas dasar masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, Ketut Artike, S.IP.,M.IP, tak menampik adanya masalah tersebut. Ia mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak lampu jalan yang tidak berfungsi.
“Memang benar masih banyak lampu jalan yang mati, ada berbagai faktor, seperti kerusakan dan hal lainnya,” ujar Ketut, Kamis (17/7/2025).
Namun saat ditanya soal kejelasan anggaran pengadaan dan perawatan, Ketut memilih melempar tanggung jawab ke pimpinan.
“Terkait anggaran, itu kewenangan pimpinan. Tugas kami hanya melakukan perawatan terhadap lampu jalan, baik di jalan kabupaten maupun provinsi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat. Jika Dinas Perhubungan hanya bertugas merawat, siapa yang bertanggung jawab memastikan anggaran tersedia dan realisasi perbaikannya berjalan?
Warga Blambangan Umpu mengaku lelah dengan kondisi ini. Mereka mendesak adanya transparansi dari pemerintah, terutama Bupati Way Kanan, terkait keberadaan dan penggunaan anggaran penerangan jalan umum (PJU) selama lima tahun terakhir.
“Sudah gelap lima tahunan, masa iya tidak ada upaya serius? Kalau memang ada anggaran, mengapa tidak digunakan? Kalau tidak ada, ke mana dana PJU selama ini?” ujar Toni, salah satu warga yang kesal karena tiap malam harus melintasi jalan gelap.
Dengan kondisi penerangan jalan yang terus dibiarkan mati, publik menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran, dan itu perlu diusut secara terbuka.(Eng/ZP tim)
