Di tengah wacana penyesuaian anggaran dan rumor moratorium proyek IKN yang berhembus, Bahlil memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Ia menampik kabar penghentian sementara yang disebut-sebut berasal dari lingkaran koalisi.
“Setahu saya, tidak ada moratorium. Pembangunan IKN itu sudah ada tahapan dan perencanaannya. Tinggal dijalankan sesuai jadwal,” ujar Bahlil.
Golkar, kata dia, sebagai partai pendukung pemerintah, akan berdiri di belakang keputusan strategis Presiden. “Kalau Golkar, kami ikut pemerintah. Apa yang jadi keputusan Presiden, itu yang kami dukung.”
Sementara itu, NasDem terus mendesak agar Pemerintah memperjelas arah proyek strategis ini. Menurut Saan, hingga akhir 2024, pembangunan IKN telah menelan anggaran Rp 89 triliun dari APBN, serta Rp 58,41 triliun dari investasi swasta dan BUMN. Untuk tahap kedua (2025–2028), pemerintah merencanakan anggaran Rp 48,8 triliun guna merampungkan fasilitas perkantoran dan infrastruktur dasar.
“Di tengah kebijakan efisiensi fiskal, Pemerintah harus menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan realisasi proyek. Jangan sampai kita membangun, tapi kemudian dibiarkan tak dimanfaatkan,” pungkas Saan.(***)
