Way Kanan — Proyek peningkatan dan rekonstruksi jalan Simpang Andalas – Talang Plastik di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Jalan yang menelan anggaran Rp17 miliar dan dikerjakan oleh PT Alvin Akbar Kontriksindo pada tahun 2024 itu kini kondisinya memprihatinkan — padahal baru setahun selesai dikerjakan.
Hasil pantauan wartawan di lapangan menunjukkan puluhan titik aspal tampak mengelupas dan berlubang, terutama di Dusun 6 Kampung Gunung Sangkaran. Warga menduga ketebalan aspal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah.
“Baru satu tahun selesai, tapi sudah banyak bagian yang rusak. Aspalnya tipis dan cepat mengelupas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Masalah ini semakin mengemuka setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan menemukan adanya kerugian negara pada proyek tersebut.
Kepala Dinas PUPR Way Kanan membenarkan temuan tersebut.
“Benar, memang ada temuan kerugian negara dari hasil pemeriksaan. Tapi semua sudah dikembalikan oleh rekanan ke kas negara. Untuk besaran nominalnya, datanya ada di Kabid Bina Marga,” ujar Kadis PUPR saat dikonfirmasi wartawan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Way Kanan yang disebut mengetahui detail data kerugian negara sulit ditemui. Tim media sudah beberapa kali mendatangi kantor Dinas PUPR, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Selain itu, nomor seluler pribadinya juga tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut.
Sementara itu, sejumlah masyarakat menilai bahwa lemahnya pengawasan Dinas PUPR Way Kanan menjadi penyebab utama rusaknya jalan yang baru seumur jagung itu.
“Kalau sampai BPK menemukan kerugian, berarti pengawasan di lapangan memang sangat lemah. Harusnya Dinas PUPR lebih ketat dan turun langsung memastikan mutu pekerjaan sejak awal,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Kondisi jalan yang rusak parah kini menjadi cermin lemahnya kontrol mutu dan tanggung jawab teknis dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Warga mendesak agar pemerintah daerah mengevaluasi kinerja pejabat terkait, terutama dalam hal pengawasan proyek berskala besar.
“Kami masyarakat bukan menolak pembangunan, tapi jangan asal jadi. Kalau proyek besar nilainya miliaran, mestinya kualitasnya juga sepadan,” tutup warga dengan nada kecewa.(Eeng)
