Lampung – Ratusan warga Kampung Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, menggelar aksi protes keras terhadap PT Bumi Madu Mandiri (PT.BMM), yang diduga menguasai lahan bersertifikat milik warga selama puluhan tahun.
Aksi ini digelar tepat pada Jumat (27/6/2025) sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas perlakuan lima oknum security perusahaan yang dinilai bertindak di luar batas, bahkan dituding melakukan praktik premanisme terhadap warga pemilik lahan.
Kepala Kampung: Warga Sudah Terlalu Lama Menderita
Massugeng, Kepala Kampung Negara Jaya, secara tegas menyuarakan tuntutan warganya dalam aksi tersebut.
“Kami sudah terlalu lama menderita. Puluhan tahun lahan kami dikuasai, kami tidak bisa menikmati hasilnya. Kami minta Kapolda Lampung menangkap lima oknum sekuriti PT BMM, dan mengembalikan hak tanah warga,” tegas Massugeng di hadapan awak media.
Menurutnya, penderitaan masyarakat bukan hanya karena tidak bisa mengakses tanahnya sendiri, namun juga karena adanya tekanan psikologis dari aktivitas oknum keamanan perusahaan yang kerap mengintimidasi.
Kuasa Hukum Masyarakat: Ini Sudah Masuk Ranah Premanisme!
Jasmen O.H. Nadeak, S.Kep., Ns., SH., MH., CLA, selaku kuasa hukum masyarakat pemilik lahan, mendampingi warga dalam aksi tersebut. Ia dengan tegas menyebut bahwa lima oknum sekuriti PT BMM telah melakukan tindakan yang patut dikategorikan sebagai premanisme.
“Kami telah melaporkan perbuatan mereka ke Polda Lampung. Ini bukan sekadar konflik lahan, ini menyangkut nasib puluhan warga yang haknya dirampas secara sistematis,” ujar Jasmen.
Ia juga meminta Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda Lampung untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas.
“Sudah cukup lama warga menderita. Kami ingin negara hadir dan bertindak. Lahan ini milik rakyat, ada bukti sertifikatnya,” tambahnya.
Harapan Warga: Negara Hadir Membela Kebenaran
Aksi ini menjadi puncak dari ketegangan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga berharap, aparat penegak hukum tidak tinggal diam, dan PT BMM dapat diminta bertanggung jawab secara hukum dan moral.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT BMM maupun respons lanjutan dari kepolisian atas laporan tersebut.(***)
